Selama bertahun-tahun, di salah satu desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan, suara perempuan seolah terkunci di balik dinding dapur. Dalam berbagai pertemuan formal desa, kehadiran mereka hanyalah sebagai pelengkap atau ‘pemanis’ protokol yang bertugas menyiapkan konsumsi.
Budaya patriarki yang mengakar kuat membuat perempuan merasa tidak memiliki hak atau ruang untuk menyampaikan pendapat. Namun, kehadiran Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) sejak tahun 2025 lalu telah mengubah segalanya, meruntuhkan tembok keraguan dan membangun fondasi keberanian bagi para perempuan di desa tersebut.
MKP sendiri merupakan forum yang dirancang pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan desa untuk memastikan suara, kebutuhan, dan aspirasi perempuan terakomodasi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
Melalui Program WE NEXUS: Perempuan Berdaya untuk Perdamaian Berkelanjutan, Save the Children bersama CIS Timor turut mendorong pelaksanaan MKP di tingkat komunitas agar berjalan lebih efektif. Selain memfasilitasi forum tersebut, program yang didukung oleh KOICA melalui UN Women ini juga memperkuat kapasitas para anggotanya sehingga perempuan memiliki ruang yang lebih aman dan percaya diri untuk menyampaikan aspirasi serta terlibat dalam proses pembangunan desa.
Menembus Batas Budaya Patriarki
Bagi Yesi (28), Epri (44), dan Blandina (44), keterlibatan mereka dalam MKP adalah sebuah titik balik. Sebelum adanya pendampingan dari Program WE NEXUS, mereka mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan apa pun di kantor desa. Yesi mengenang betapa kuatnya rasa sungkan karena mereka terbiasa menganggap urusan publik adalah ranah laki-laki.
“Dulu kami merasa hanya sebagai pelengkap. Kami terbiasa dengan budaya patriarki di mana perempuan tidak punya hak menyampaikan pendapat,” ungkap Yesi penuh semangat.
Dari Usul Menjadi Bukti Nyata
Saat MKP pertama kali digelar, suasana gugup dan malu menyelimuti para peserta. Namun, ruang khusus ini justru memberi rasa aman. Karena forum tersebut dikhususkan bagi perempuan, mereka mulai berani mengangkat tangan dan berbicara tanpa merasa dihakimi.
“MKP ini sangat mendukung kemajuan perempuan, terutama bagi para mama di desa kami, karena memberi ruang bagi mereka untuk bergerak dan berkontribusi. Saya sangat bangga bisa terlibat di dalamnya,” ungkap Blandina.
Pemberdayaan dalam MKP bukan sekadar retorika berbicara di depan umum, melainkan menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Berbagai usulan yang lahir dari perspektif perempuan kini diterima dan dianggarkan oleh pemerintah desa.
Beberapa capaian nyata dari usulan MKP di wilayah tersebut mencakup perubahan signifikan pada akses air bersih melalui pembangunan sistem perpipaan dari sumber mata air langsung ke rumah-rumah. Sebelumnya, para perempuan harus berjalan kaki selama dua hingga empat jam pulang-pergi untuk mengambil air di sumber-sumber mata air atau terpaksa membelinya dari truk-truk tangki saat kemarau.
Dari sisi ketahanan ekonomi, adanya akses air yang mudah dijangkau ini memungkinkan perempuan di pesisir pantai untuk menanam sayur-mayur baik untuk konsumsi rumah tangga maupun dijual guna meningkatkan pendapatan. “Itu yang kami banggakan. Kami sampai bisa jual sayur, padahal kami ini di pesisir pantai,” ungkap Epri.
Selain itu, di sisi kesehatan dan lingkungan, para perempuan berhasil mengusulkan pemberian makanan tambahan rutin bagi anak stunting dan ibu hamil di Posyandu, serta pengadaan tempat sampah untuk menjaga kebersihan desa.
Terakhir, terjadi peningkatan kapasitas melalui berbagai pelatihan keterampilan seperti pembuatan abon, minyak kelapa (VCO), dan masakan non-lokal yang dijalankan untuk memberdayakan kelompok perempuan di desa.
Kesetaraan dan Harapan Masa Depan
Dinamika di desa ini telah berubah. Para perempuan tidak lagi menunggu laki-laki selesai bicara untuk memulai pendapat mereka. “Sekarang, biar bapak bicara atau tidak bicara, kami para mama akan angkat tangan untuk bicara!” kata Epri dengan bangga. Rasa setara ini tumbuh karena hasil kerja mereka diakui dan didukung oleh para suami serta tokoh desa.
“Kini kami sudah tahu cara berorganisasi dan cara sampaikan pendapat. Jadi biarpun nanti Program WE NEXUS sudah tidak ada, kami perempuan di desa ini sudah kuat. Kami akan tetap kawal pembangunan desa karena kami sudah rasa manfaatnya,” ungkap Epri penuh semangat.
“Betul. Kami tidak mau kembali seperti dulu lagi yang hanya diam di dapur. Kami mau terus terlibat supaya desa kami makin maju,” tambah Yesi.
Kini perempuan di desa tersebut telah menjadi subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek atau penonton. Meski Program WE NEXUS akan berakhir, mereka yakin tidak akan kembali ke masa lalu yang sunyi. Mereka telah menemukan kekuatan dalam kolektivitas dan organisasi, memastikan bahwa setiap kebijakan desa ke depan akan selalu menyertakan sentuhan tangan dan pemikiran perempuan demi kemajuan bersama.