Pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi meski dalam situasi krisis seperti bencana banjir dan longsong yang terjadi di Sumatra termasuk di Aceh Tamiang. Save the Children Indonesia mendorong upaya pendidikan dalam situasi darurat melalui dukungan psikososial, pelindungan di tengan situsi paskabencana, dan mengembalikan anak-anak ke sekolah secepat mungkin.
Berdasarkan hasil isian pendataan satuan pendidikan terdampak banjir dan tanah longsor per 22 Desember 2025 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tercatat 67 satuan pendidikan terdampak di Kabupaten Aceh Tamiang. Jumlah tersebut meliputi 29 PAUD, 2 PKBM/SKB, 19 SD, 11 SMP, 4 SMA, dan 2 SMK. Data ini menjadi dasar penting dalam merancang respons pendidikan darurat yang tepat sasaran.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Save the Children Indonesia bersama Yayasan Geutanyoe telah melakukan berbagai langkah awal, termasuk layanan dukungan Psikososial (Psychosocial Support/PSS) bagi anak-anak terdampak melalui Ruang Ramah Anak. Kegiatan ini bertujuan membantu anak memulihkan rasa aman, mengelola stres pascabencana, serta kembali membangun rutinitas positif melalui kegiatan bermain dan belajar.
Selain itu, Save the Children juga aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di tingkat daerah dan provinsi untuk memastikan agar anak-anak dapat kembali ke sekolah. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui pertemuan koordinasi lintas lembaga yang berlangsung pada Senin sore (22/12), pukul 16.30–18.30 WIB.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh, BPMP Lampung, Dinas Pendidikan Aceh, serta sejumlah lembaga mitra, termasuk Save the Children Indonesia, Institut Humanitarian Crisis and Policy (IHCP), PREDIKT, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Mata Garuda, dan organisasi lainnya. Diskusi difokuskan pada penguatan sinergi antar pihak dalam mendukung pemulihan pendidikan pascabencana.
Dalam pertemuan tersebut, Kemendikdasmen mendorong pentingnya sinkronisasi data satuan pendidikan terdampak serta penguatan peran Klaster Pendidikan Pemerintah Aceh agar respons pendidikan dapat berjalan lebih terarah dan efektif.
Pemerintah daerah diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah strategis penanganan pendidikan terdampak, yang selanjutnya disinergikan dengan dukungan pemerintah pusat dan lembaga mitra.
Save the Children Indonesia menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung proses tersebut, termasuk melalui pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilakukan, perluasan koordinasi dengan pemerintah kabupaten di Aceh Tamiang, serta rencana penguatan kolaborasi di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Save the Children juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan BPMP dan mitra lainnya untuk memastikan respons pendidikan darurat berjalan saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.
“Pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus kita upayakan dapat dipenuhi meski dalam situasi paska bencana ini. Komitmen kami untuk mendukung pemerintah agar anak-anak dapat bersekolah kembali secepat mungkin. Hal ini sangat penting karena sekolah dapat memberikan rasa aman dan normal bagi anak-anak. Mereka dapat belajar dan bermain bersama teman-temannya.” Jelas Fadli Usman Humanitarian & Program Operations Director Save the Children Indonesia.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Save the Children Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah dan mitra dalam memastikan anak-anak terdampak bencana di Aceh tetap mendapatkan hak atas pendidikan, perlindungan, dan dukungan psikososial sebagai bagian dari upaya pemulihan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.